Rabu, 29 Februari 2012

Hak Ulayat dan Tanah Ulayat di Minangkabau Sumatera Barat

1.      Pengertian Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Perkataan ulayat yang berasal dari bahasa arab (pertuanan/voogdij-schap) adalah lebih baik diartikan deng Secara garis besarnya asas-asas tanah ulayat ini dapat dibedakan atas dua, yaitu asas secara umum dan asas secara khusus.
1.   Asas tanah ulayat secara umum.
Di dalam hukum tanah dikenal dua macam asas tanah yaitu asas terpisah horizontal (horizontal splizing-Belanda) dan asas melekat yang disebut asas melekat Vertikal.
Yang dimaksud dengan asas terpisah horizontal adalah bahwa antara tanah dan segala yang melekat padanya terpisah, dimana tanah ulayat tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Sedangkan masyarakat adatnya hanya dapat menikmati hasil dari tanah dan hak mendirikan bangunan yang disebut dengan ulayat.  Sedangkan asas melekat  (asas melekat vertical) ialah bahwa antara tanah dengan segala yang ada diatasnya (tumbuhan dan bangunan) merupakan suatu kesatuan, dimana pemilik bangunan dapat menjual bangunan beserta tanahnya sekaligus, karena bangunan dan tanahnya adalah milik pribadinya.
Tanah ulayat di Minangkabau menganut asas terpisah horizontal. Konsekuensi logis dari dianutnya asas terpisah horizontal terhadap tanah ulayat di Minangkabau ialah bahwa hak ulayat sebagai hak yang tertinggi tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Sebagaimana fatwa adat : “ dijua indak dimakan bali, digadai indak dimnakan sando”   (dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandera). Fatwa ini berarti bahwa tanah ulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Sedangkan anggota kaum dan suku hanya mempunyai hak untuk memakai dan memanfaatkannya sebagai barang pinjaman dari kaumnya atau sukunya.
2.   Asas tanah ulayat secara khusus.
Tanah ulayat di Minangkabau disamping menganut asas terpisah horizontal, menurut hukum adat Minangkabau tanah ulayat juga menganut asas secara khusus. Berbeda dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Tanah ulayat di Minangkabau tidak diwarisi oleh anak. Anak-anak hanya akan mewarisi dari harta pencarian dari orang tuanya. Menurut Narullah ada tiga asas pokok dalam hak ulayat yang didasarkan atas hukum kewarisan tanah ulayat yaitu :
a.   Asas Unilateral, maksudnya hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis keturunan yaitu garis keturunan perempuan. Dalam asas tersebut dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Artinya yang berhak menerima waris atas tanah ulayat adalah keturunan ibu yang perempuan, sedangkan keturunan ibu yang laki-laki adalah sebagai pemelihara, penanggungjawab dan pemimpin terhadap tanah ulayat dalam kaum atau sukunya.
b.   Asas komunal, artinya tanah ulayat diwaiskan secara utuh dan diterima secara komunal. Berdasarkan asas ini tanah tidak dibagi-bagi diantara ahli waris, dan diwariskan pula ke generasi berikutnya juga dalam keadaan utuh serta diterima secara komunal pula. Sebab kewarisan komunal ini tidak menghendaki tanah dibagi-bagi diantara anggota kaum.
c.   Asas keutamaan, maksudnya bahwa dalam sistem kekerabatan Minangkabau dikenal beberapa lapisan kekerabatan yaitu tali kekerabatan yang dekat dan garis kekerabatan yang jauh, dalam adat disebut nan sadapok, nan sajangka, nan saheto dan nan sadapo. Menurut pituah adat Minangkabau garis kekerabatan terdekat adalah kerabat yang bertali darah. Lapisan kedua adalah kerabat yang bertali adat, lapisan ketiga yaitu kerabat bertali budi dan lapisan terakhir yaitu kerabat bertali emas. Menurut  hukum adat Minangkabau selama yang mempunyai hubungan kekerabatan terdekat masih ada maka yang lain belum akan dapat menerima warisan. Sebab menerut adat Minangkabau ahli waris adalah orang yang patut menerima warisan menurut keturunan yang asli, yaitu keturunan menurut tali ibu (matrilineal). an “diurus dan diawasi”. Dengan demikian hak ulayat adalah kekuasaan untuk mengurus, mengawasi juga menguasai. Hak nan (yang) diulayati artinya pengurusan, pengawasan yang dilakukan terhadap tanah.[1]
Hak ulayat secara umum adalah hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan dan mengolah tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan orang yang berada diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu dengan mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.[2]
Secara khusus hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk menggunakan tanah beserta isinya di dalam lingkungan wilayah hukumnya.[3]
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warga untuk mengambil manfaat bagi sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat dengan wilayah yang bersangkutan.
Dari uraian pengertian hak ulayat tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat merupakan hak kolektif (bersama) yang dipunyai oleh persekutuan hukum adat terhadap tanah-tanah yang berada dalam lingkungan wilayah tempat tinggal mereka, termasuk segala sumber ekonomi yang terdapat di dalam tanah tersebut, seperti material bahan tambang dan segala sumber ekonomi yang ada diatasnya seperti hewan dan tumbauh-tumbuhan.
Dalam konsep hukum adat Minangkabau pengertian hak ulayat dirumuskan berdasarkan pengertian hak dan ulayat. Hak menurut adat Minangkabau adalah kekuasaan atau kewenangan yang dipunyai oleh masyarakat adat untuk berbuat atau menikmati sesuatu. Ulayat adalah kawasan, ruang atau lingkungan tertentu.[4] Hak ulayat meliputi bebagai aspek yang terkandung dalam air, tanah, dan udara di Minangkabau. Namun dalam aspek kesehariannya masyarakat Minangkabau sering menyamakan pengungkapan hak ulayat dengan tanah ulayat. Secara sederhana tanah ulayat merupakan tempat terdapatnya hak ulayat masyarakat hukum adat.[5]
Berdasarkan uraian tentang pengertian hak ulayat tersebut diatas, maka hak ulayat itu mempunyai subjek dan objek. Subjek hak ulayat adalah persekutuan hukum adat Minangkabau secara kolektif (bersama) sebagai yang memiliki wewenang dan kekuasan untuk menikmati serta memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada diatas dan didalam tanah pada wilayah tempat tinggal mereka. Sedangkan objek hak ulayat adalah tanah yang ditempati oleh masyarakat hukum adat itu sendiri yang biasa disebut dengan tanah ulayat.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara hak ulayat dengan tanah yang diulayati oleh masyarakat hukum adat Minangkabau terdapat hubungan yang sangat erat dan kuat yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah, diwarisi turun temurun dan tidak terputus dari generasi sekarang ke generasi yang akan datang.
2.      Sejarah Singkat Penguasaan Tanah Ulayat di Minangkabau
Di Minangkabau ada 2 (dua) pola penguasaan tanah oleh masyarakat yaitu,  pertama ; pada saat dilakukan pembukaan lahan kosong pada tanah yang tak bertuan (res nullius) : penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat Minangkabau juga tidak lepas dari perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Dari keterangan tambo dinyatakan bahwa orang Minangkabau berasal dari Gunung Merapi. Kemudian mereka terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang ditentukan oleh tempat dimana mereka berdiam,mengambil air dan mandi yang dinamakan luhak. Dalam bahasa daerah Minangkabaukata luhak diucapkan dengan “luak”. Arti yang terkandung dari padanya adalah negeri, daerah, sumur, susut dan berkurang.[6] Luhak tersebut adalah luhak Tanah datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluah Koto.
Walaupun mereka telah berpindah-pindah namun mereka mempunyai hubungan keturunan dan hubungan dengan daerah semula yang disebut dengan ketentuan adat : “Jauh cinto-manyinto, dakek jalang manjalang, jauh mancari suku, dakek mancari induak”.[7] Kemudian terjadi pada saat masyarakat hukum adat telah berkembang pendudukan tanah dilakukan dengan manaruko (mengolah tanah yang belum diolah masyarakat lain).
Pola proses terjadinya penguasaan tanah, kedua ; adalah dengan “merantau” yang mana daerah rantau tersebut dijuliki dengan rantau dekat, yaitu Solok, Selayo, Sawahlunto, Sijunjung, Alahan Panjang, Muaro Labuh, Alam Surambi Sungai Pagu sampai keperbatasan Riau dan Jambi.[8] Selanjutnya perkembangan masyarakat hukum adat Minangkabau tunduk pada 2 (dua) aturan hukum yaitu aturan “ Koto Piliang “ dan aturan “ Budi Caniago “. Aturan hukum Koto Piliang lebih bersifat autokratis sedangkan aturan hukum yang dilakukan pada “ Budi Caniago “ aturan hukum lebih bersifat demokratis. Pembuatan aturan Koto Piliang diputuskan oleh penguasaan atau oleh penghulu pucuak (andiko), sedangkan aturan pada Budi Caniago dibuat dan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Baik anggota masyarakat, suku, maupun Nagari[9]
Salah satu persoalan yang signifikan dari system budaya Minangkabau adalah masalah warisan yang berkaitan dengan tanah untuk mengetahuinya kita tidak terlepas dari sejarah perkembangan masyarakat hukum adat Minangkabau yang dibedakan atas dua bentuk ikatan, yaitu ikatan keturunan (geneologi) dan wilayah (territorial). Ikatan geneologis yang paling rendah adalah jurai, kemudian paruik, kaum dan yang terakir adalah suku.
Dalam menjalankan fungsi-fungsi tanah ulayat tersebut, maka pola penguasaan tanah pada masyarakat Minangkabau sangat terkait erat dengan sistem kekerabatan  matrilineal. Secara ringkas dapat dikemukakan penguasaan tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau sebagai berikut :
Kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau yang tertinggi dan terkuat adalah nagari.  Nagari mempunyai wilayah tertentu, Norma-norma adat tertentu yang berlaku positif di nagari yang bersangkutan (adat salingka Nagari)  dan mempunyai perlengkapan nagari (Legislatif/LKAAM, Eksekutif /Pemerintahan Nagari, dan Yudikatif/Kerapatan Adat Nagari dan perangkat keagamaannya.)
Berkenaan dengan hal di atas Hasan Basri Durin menyebutkan bahwa tanah ulayat Nagari adalah keseluruhan tanah dalam wilayah Nagari yang bersangkutan yang merupakan warisan dari moyangnya, dikuasai semenjak nenek moyangnya.  Kesatuan masyarakat Hukum Adat Nagari terdiri dari pada sekurang-kurangnya 4 buah suku. Bahagian dari tanah Ulayat Nagari yang telah dikuasai oleh sebuah Suku  dengan cara manaruko atau membuka tanah atas persetujuan penguasa Nagari akan menjadi tanah ulayat suku[10].
Kesatuan masyarakat Hukum Adat menurut garis keturunan ibu (suku) tersebut terbagi pula atas beberapa kesatuan masyarakat atas garis ibu yang disebut “kaum”.  Kaum tersebut akan mempunyai pula  tanah kaum yaitu bahagian dari tanah ulayat suku yang dikuasai melalui taruko atau penggarapan oleh anggota kaum yang bersangkutan.
             Selanjutnya  masing-masing kaum tersebut terdiri pula dari beberapa “paruik” yaitu suatu kesatuan masyarakat yang terdiri dari orang-orang turunan dari seorang nenek perempuan.  Penguasaan sebahagian tanah kaum  oleh sebuah paruik disebut “ganggam bauntuak”.
Penguasaan terhadap semua jenis tanah ulayat mempunyai “unsur kepunyaan bersama” (elemen kolektif).   Menurut Narullah Dt.Perpatih Nan tuo dalam Bunga Rampai Adat Minangkabau (2000:97)  menyatakan bahwa penguasa tanah ulayat tergantung kepada Sistem pemerintahan Koto Piliang atau Bodi Caniago.  Pada sistem pemerintahan Koto Piliang penguasa tanah ulayat adalah Penghulu Pucuak dan biasanya tanah ulayat tidak dibagi atas suku-suku; sedangkan pada sistem pemerintahan Bodi Caniago penguasa tanah ulayat ialah seluruh penghulu dalam nagari dan tanah ulayat dibagi-bagi menurut suku yang ada.[11]
3.      Asas-asas Tanah Ulayat di Minangkabau
Secara garis besarnya asas-asas tanah ulayat ini dapat dibedakan atas dua, yaitu asas secara umum dan asas secara khusus.
1.       Asas tanah ulayat secara umum.
Di dalam hukum tanah dikenal dua macam asas tanah yaitu asas terpisah horizontal (horizontal splizing-Belanda) dan asas melekat yang disebut asas melekat Vertikal.[12]
Yang dimaksud dengan asas terpisah horizontal adalah bahwa antara tanah dan segala yang melekat padanya terpisah, dimana tanah ulayat tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Sedangkan masyarakat adatnya hanya dapat menikmati hasil dari tanah dan hak mendirikan bangunan yang disebut dengan ulayat.[13] Sedangkan asas melekat  (asas melekat vertical) ialah bahwa antara tanah dengan segala yang ada diatasnya (tumbuhan dan bangunan) merupakan suatu kesatuan, dimana pemilik bangunan dapat menjual bangunan beserta tanahnya sekaligus, karena bangunan dan tanahnya adalah milik pribadinya.[14]
Tanah ulayat di Minangkabau menganut asas terpisah horizontal. Konsekuensi logis dari dianutnya asas terpisah horizontal terhadap tanah ulayat di Minangkabau ialah bahwa hak ulayat sebagai hak yang tertinggi tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Sebagaimana fatwa adat : “ dijua indak dimakan bali, digadai indak dimnakan sando” [15] (dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandera). Fatwa ini berarti bahwa tanah ulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Sedangkan anggota kaum dan suku hanya mempunyai hak untuk memakai dan memanfaatkannya sebagai barang pinjaman dari kaumnya atau sukunya.
2.       Asas tanah ulayat secara khusus.
Tanah ulayat di Minangkabau disamping menganut asas terpisah horizontal, menurut hukum adat Minangkabau tanah ulayat juga menganut asas secara khusus. Berbeda dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Tanah ulayat di Minangkabau tidak diwarisi oleh anak. Anak-anak hanya akan mewarisi dari harta pencarian dari orang tuanya. Menurut Narullah ada tiga asas pokok dalam hak ulayat yang didasarkan atas hukum kewarisan tanah ulayat yaitu :[16]
a.       Asas Unilateral, maksudnya hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis keturunan yaitu garis keturunan perempuan. Dalam asas tersebut dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Artinya yang berhak menerima waris atas tanah ulayat adalah keturunan ibu yang perempuan, sedangkan keturunan ibu yang laki-laki adalah sebagai pemelihara, penanggungjawab dan pemimpin terhadap tanah ulayat dalam kaum atau sukunya.[17]
b.      Asas komunal, artinya tanah ulayat diwaiskan secara utuh dan diterima secara komunal. Berdasarkan asas ini tanah tidak dibagi-bagi diantara ahli waris, dan diwariskan pula ke generasi berikutnya juga dalam keadaan utuh serta diterima secara komunal pula. Sebab kewarisan komunal ini tidak menghendaki tanah dibagi-bagi diantara anggota kaum.
c.       Asas keutamaan, maksudnya bahwa dalam sistem kekerabatan Minangkabau dikenal beberapa lapisan kekerabatan yaitu tali kekerabatan yang dekat dan garis kekerabatan yang jauh, dalam adat disebut nan sadapok, nan sajangka, nan saheto dan nan sadapo. Menurut pituah adat Minangkabau garis kekerabatan terdekat adalah kerabat yang bertali darah. Lapisan kedua adalah kerabat yang bertali adat, lapisan ketiga yaitu kerabat bertali budi dan lapisan terakhir yaitu kerabat bertali emas. Menurut  hukum adat Minangkabau selama yang mempunyai hubungan kekerabatan terdekat masih ada maka yang lain belum akan dapat menerima warisan. Sebab menerut adat Minangkabau ahli waris adalah orang yang patut menerima warisan menurut keturunan yang asli, yaitu keturunan menurut tali ibu (matrilineal).[18]
4.      Ciri-ciri dan sifat dari tanah ulayat
Menurut Van Vollenhoven sebagaimana yang dikutip oleh Sudiyat terdapat 6 ciri-ciri dari hak ulayat, yaitu sebagai berikut :[19]
1.       Hanya masyarakat hukum adat dan anggotanya sendiri yang bebas mempergunakan tanah yang terletak dalam wilayahnya.
2.       Orang luar (yang bukan anggota masyarakat hukum) hanya boleh mempergunakan tanah dengan izin, penggunaan tanpa izin dipandang sebagai delik.
3.       Untuk mempergunakan tanah tersebut, kadang-kadang bagi warga masyarakat dipungut recognisi, tetapi bagi orang luar masyarakat hukum selalu dipungut recognisi.
4.       Masyarakat hukum adat bertanggungjawab terhadap delik-delik tertentu yang terjadi dalam wilayahnya, yang tidak jelas tidak dapat dituntut pelakunya.
5.       Masyarakat hukum adat tidak dapat melepaskan hak ulayat, memindah tangankan atau mengasingkan untuk selamanya.
6.       Masyarakat hukum adat masih mempunyai campur tangan (intensif atau kurang intensif) terhadap tanah-tanah yang sudah diolah.
Disamping itu hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan kekuatan berlaku keluar. Kekuatan berlakunya baik kedalam maupun keluar, sebagai cirri-ciri hak ulayat.[20] Kekuatan hak ulayat berlaku kedalam ialah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan anggota kelompok masing-masing persekutuan masyarakat hukum adat. Para anggota masyarakat hukum adat mempunyai keleluasaan untuk membuka dan mempergunakan tanah yang termasuk lingkungan wilayah masyarakat hukumnya.[21] Sedangkan kekuatan berlaku keluar adalah dalam hal-hal yang berhubungan dengan anggota masyarakat hukum adat yang berada diluar kelompok persekutuan masyarakat hukum adat itu sendiri, yang disebut dengan orang asing. Orang-orang asing, artinya orang orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat, tanpa seizin penguasa adatnya.[22]
5.      Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau
Secara umum semua tanah yang ada di alam Minangkabau adalah tanah ulayat, baik yang telah digarap maupun yang belum. Di Minangkabau antara satu nagari berbatas sepadan dengan nagari lainnya dengan batas-batas alam, sehingga tidak ada tanah di Minangkabau yang tidak termasuk ke dalam tanah ulayat. Sebagaimana fatwa adat menyatakan “sagalo nego hutan, kok ngalau nan bapaunyi, dari jirek nan sabatang, sampai karumpuik nan sahalai, kok capo nan sarumpun, atau batu nan sabuah, kok aie nan satitiak, kalaik nan sadidiah, kaateh taambun jantan, kabawah takasiak bulan, adolah pangulu nan punyo ulayat”.[23] (segala yang ada dihutan, walaupun goa yang berpenghuni, dari kayu yang sebatang, sampai kerumput yang sehelai, walaupun capo yang serumpun, ataupun batu yang sebuah, walaupun air yang setetes, sampai kelaut yang sedidih, keatas terambun jantan/angkasa, kebawah sampai ke pasair bulan/perut bumi adalah penghulu yang punya ulayat). Dari fatwa adat tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang ada di alam Minangkabau merupakan hak ulayat yang dikuasai oleh penghulu sebagai pilar tertinggi dalam masyarakat, lambang dari keberadaan/eksistensi adanya kaum, suku dan nagari, yang akan bertanggungjawab kedalam maupun keluar, baik dalam kaumnya sendiri  maupun suku dan nagarinya.
Menurut Prayitno pada Prinsipnya terdapat 3 jenis pembagian terhadap tanah ulayat di Minangkabau.[24] Pertama, ulayat kaum yaitu ulayat yang pada umumnya telah terbagai kepada masing-masing keluarga (paruik) yang ada pada kaum tersebut. Pengelolaan dikuasakan  kepada mamak kepala waris sebagai sosok yang dituakan dalam kam tersebut.
Kedua, ulayat suku yaitu keseluruhan ulayat kaum dalam satu suku yang berada pada sebuah nagari. Pada kenyataannya ulayat kaum tidak terpisah dengan ulayat suku, karena pada umumnya ulayat suku telah terbagi dalam ulayat kaum. Secara nyata penghulu suku tidak berwenang terhadap ulayat kaum. Ini disebabkan karena kewenangan itu telah dijalankan oleh mamak kepala waris.
Ketiga, ulayat nagari, mengacu pada teori lahirnya nagari secara territorial, maka tidak ada ulayat nagari yang terpisah, ini berarti tidak ada sejengkal tanahpun yang tidak ada pemiliknya. Ini diawali dengan kegiatan membuka hutan (manaruko) oleh masing-masing anggota kaum. Ini berarti ulayat nagari berasal dari ulayat kaum/suku yang kemudian diserahkan kepada nagari untuk tempat atau segala aktivitas demi kepentingan nagari misalnya untuk pasar, tanah lapang dan lainnya.
Menurut Narullah Dt. Parpatiah Nan Tuo tanah ulayat merupakan hak atas tanah yang timbul dari keterikatan masyarakat dengan  tanah yaitu :[25]
1.       Tanah Ulayat Rajo, adalah tanah ulayat yang berada dibawah penguasaan datuak/penghulu, dimana letaknya jauh dari kampung. Wujud dari tanah ulayat rajo ini adalah hutan rimba, bukit dan gunung, padang rumput dan belukar, rawa dan payau (payo), sungai, serta telaga dan laut.
2.       Tanah Ulayat Nagari, adalah tanah yang letaknya tidak jauh dari kampung. Tanah ini dapat berbentuk padang hilalang, semak belukar ataupun padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau atau kolam dan lain sebagainya. Batas antara tanah ulayat rajo dengan tanah ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Dalam fatwa adat dinyatakan “ ka bukik baguliang aia, ka lurah baanak sungai” (ke bukit bergulir air, ke lurah beranak sungai). Meskipun telah ada kesepakatan mengenai batas suatu wilayah rajo dengan nagari namun demikian masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk mengunjunginya, sebagaimana fatwa adat “hutan jauah diulangi, hutan dakek dikundanoi” (hutan jauh didatangi, hutan dekat diolah dan diawasi).
3.       Tanah  Ulayat Suku, adalah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diawasi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasaan atas tanah ulayat suku ini adalah oleh penghulu suku atau penghulu andiko atau penghulu pucuak.
Tanah Ulayat Kaum, adalah tanah yang dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi dan penguasa atas tanah ulayat kaum ini adalah penghulu kaum


[1] L.C. Westenenk, 1912, De Minangkabausche Nagari, Terjemahan Mahjudin Saleh, Bursa Buku Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm 12.
[2] Simorangkir dkk, 1987, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, hlm 61.
[3] Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 156.
[4] Narullah Dt. Parpatiah Nan Tuo, 1999, Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau., Yayasan Sakato Batuah LKAAM Sumatera Barat, Padang, hlm 19.
[5] Kurnia Warman, 2005, Eksistensi Tanah Ulayat di Sumatera Barat, disampaikan pada Pelatihan Wali Nagari se-Sumatera Barat yang diadakan oleh Pemerintahan Provinsi, Padang.
[6] W.J.S. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 28
7 H. Idrus Hakimi Datuk Penghulu. Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1994, hlm. 21

[8]  Hermayulis, Op Cit
9 Imran Manan, Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau, Yayasan Pengajian Kebudayaan Islam Minangkabau, Padang 1995,  hlm. 59

13 Loc cit, halaman 5

14Loc cit, halaman 97

[12] Mahadi, 1989, Falsafah Hukum, Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 114.
[13] Narullah Dt. Parpatiah Nan Tuo, Op Cit, hlm 9.
[14] Djuhaendah Hasan, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm 85.
[15] Narullah Dt. Parpatiah Nan tuo, Op Cit.
[16] Narullah Dt. Parpatiah Nan Tuo, 2000, Status Tanah Ulayat Di Minangkabau Dan Sistem Kekerabatan Mayarakat Minangkabau, Disampaikan pada Workshop Tanah Ulayat Di Sumatera Barat, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, tanggal 23-24 di Padang, hln 9 
[17] Dt. B. Nurdin Yakub, 1989, Minagkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, hlm 52-53.
[18] Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1997, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 113. 
[19] Imam Sudiyat, 1979, Pembaharuan Hukum dan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, Makalah  Pada Seminar Hukum Nasional, Surabaya, hlm 79.
[20] Ibid, hlm 71.
[21] Budi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia :  Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan,  Jakarta, hlm 187.
[22] Ibid, hlm 190.
[23] M. Nasroen, 1971, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 197-198.
[24] Sudi Prayitno, 2002, Kembali Ke Nagari : Batuka Baruak Jo Cigak?, Sianr Grafika, Jakarta, hlm 37-38.
[25] Narullah Dt. Parpatiah Nan Tuo, 2000, Status Tanah Ulayat Di Minangkabau, LKAAM, Padang, hlm 8-9.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar